PASURUAN, TRETAN.news – Warga Gempol Tuntut Kades Salurkan Dana Anak Yatim Rp31,5 Juta
Warga Gempol, Pasuruan, menuntut kepala desa menyelesaikan persoalan dana anak yatim. Mereka memberi tenggat tiga hari.
Puluhan warga Gempol, Pasuruan, mendesak Kepala Desa Gempol, Akhmad Dwi Setiyono, menyelesaikan dugaan dana anak yatim.
Nilainya disebut sedikitnya Rp31,5 juta.
Warga memberi tenggat tiga hari untuk pembayaran. Mereka mengancam membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum.
Desakan disampaikan saat warga mendatangi Balai Desa Gempol, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Rabu (21/10/2026).
Warga diterima jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Gempol. Namun, kepala desa yang menjadi pihak dalam tuntutan tidak hadir.
Asal dana dan perhitungan
Ketua Forum Komunikasi Gempol Peduli, Buchori, menyebut dana tersebut berasal dari hasil penjualan avalan atau limbah produktif perusahaan setempat.
Menurut Buchori, hasil penjualan dibagikan secara bergiliran kepada pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masjid, dan anak yatim.
Pembagian dilakukan sekitar satu setengah bulan sekali, dengan nilai minimal Rp1,5 juta setiap giliran.
Buchori mengklaim jatah anak yatim tidak disalurkan selama 21 kali giliran. Ia memperkirakan totalnya mencapai Rp31,5 juta.
“Setiap satu kali rollingan sekitar Rp 1,5 juta. Kalau 21 kali tidak dibayarkan, totalnya mencapai Rp 31,5 juta. Kami mempertanyakan hak anak yatim tersebut karena dana itu dikirim ke Pak Kades,” ujar Buchori.
Buchori mengatakan skema pembagian itu sudah berjalan sebelum Akhmad Dwi menjabat. Menurut dia, penyalurannya sebelumnya tidak bermasalah.
“Perusahaan sudah lama memberikan jatah rongsok ke warga dan selama ini tak ada kendala,” katanya.
Tenggat dan ancaman pengaduan
Forum memberi waktu 3×24 jam agar dana dibayarkan secara tunai kepada anak yatim.
Jika tidak dipenuhi, forum berencana mengadukan persoalan ini ke dinas terkait, DPRD Kabupaten Pasuruan, dan aparat penegak hukum.
“Kami beri waktu 3×24 jam harus sudah terealisasi ke anak yatim, cash. Kalau tidak, kami akan bertindak,” tegas Buchori.
Buchori juga meminta BPD dan perangkat desa menjalankan fungsi pengawasan.
Ia menyebut persoalan serupa pernah terjadi dan dana baru dicairkan setelah warga mempertanyakannya.
Pihak lain
Dalam pertemuan itu, perwakilan masjid menyampaikan dugaan belum terealisasinya jatah untuk tempat ibadah.
Buchori mengaku belum mengetahui nilai dan jumlah penyaluran tersebut secara pasti.
Warga Dusun Tanjung, Farid Baswedan, mengatakan forum dibentuk untuk memperjuangkan hak anak yatim.
“Kami membentuk wadah untuk memperjuangkan hak anak yatim terlebih dahulu. Permintaan warga sangat mendesak, dalam tiga hari semuanya harus terbayarkan,” ujar Farid.
Ia berharap persoalan segera diselesaikan agar tidak memicu persoalan yang lebih luas di masyarakat.
Belum ada klarifikasi
Hingga berita ini ditulis, Akhmad Dwi Setiyono belum memberikan keterangan atas tudingan dan tuntutan warga.
Upaya konfirmasi melalui pesan singkat tidak terkirim. Nomor telepon yang biasa dihubungi juga tidak aktif.
Tudingan dalam berita ini masih bersumber dari pihak warga. Klarifikasi kepala desa dan perusahaan diperlukan untuk memastikan mekanisme pembagian, jumlah dana, dan status penyalurannya.
