Pasuruan, arusindo.id – Pemerintah Kabupaten Pasuruan meluncurkan Kartu Nomor Identitas Pedagang (NIP) di Pasar Rakyat Prigen, Kecamatan Prigen, Jumat (13/11/2026).
Program ini bertujuan mendigitalkan administrasi pedagang pasar rakyat.
Program itu diinisiasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Pasuruan.
Pemerintah berharap sistem pendataan pedagang menjadi lebih tertib, transparan, dan terintegrasi.
Pasar Prigen Jadi Lokasi Awal
Kepala Diskoperindag Kabupaten Pasuruan, Taufikhul Ghoni, menjelaskan alasan pemilihan lokasi.
Pasar Prigen dinilai paling siap dari sisi sarana, administrasi, dan pengelolaan.
“Kami memilih Pasar Prigen karena dari berbagai aspek dinilai paling siap untuk menjadi lokasi awal penerapan inovasi Kartu NIP,” kata Ghoni.
Isi dan Fungsi Kartu
Kartu NIP menjadi identitas resmi setiap pedagang. Kartu memuat nama, nomor identitas, lokasi pasar, serta blok atau kios tempat pedagang berjualan.
KPetugas dapat memverifikasi identitas dan memeriksa status pembayaran retribusi melalui pemindaian.
Pengawasan Kios dan Retribusi
Ghoni menyatakan sistem ini tidak hanya mempermudah pendataan.
Kartu NIP juga diharapkan menjadi alat pengawasan penggunaan kios dan mencegah penyalahgunaan fasilitas pasar.
“Inovasi ini juga menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan transparansi pengelolaan retribusi sekaligus meminimalkan potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Rencana Integrasi Perbankan
Diskoperindag berencana mengintegrasikan Kartu NIP dengan layanan perbankan.
Integrasi itu memungkinkan pembayaran retribusi secara non-tunai atau dengan sistem autodebet.
Data kepatuhan pedagang juga berpotensi mendukung akses pembiayaan usaha. Salah satunya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Tanggapan DPRD
Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto, mengapresiasi langkah pemerintah daerah.
Ia menilai kepastian identitas dan status pedagang penting untuk pengelolaan pasar yang tertib.
Menurut Agus, persoalan administrasi, kepastian hak menempati kios, dan jenis usaha selama ini menjadi bagian dari pengelolaan pasar yang perlu perhatian.
“Dengan adanya NIP ini akan menjadi kepastian bagi pedagang.
Mereka diakui dengan memiliki NIP, baik kepastian status, siapa orangnya, maupun jenis usahanya.
Sehingga pedagang semakin tertib dan memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan-pembinaan,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Agus menambahkan, data pedagang yang terintegrasi memudahkan pemerintah memetakan kondisi pasar.
Data itu juga membantu menyusun program pembinaan yang lebih tepat sasaran.
Dihadiri Pedagang dan Pejabat
Peluncuran dihadiri puluhan pedagang, Asisten Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan, dan Agus Suyanto.
Program ini merupakan bagian dari konsep PASAR KITA: Bersih, Tertib, Sejahtera yang dikembangkan Diskoperindag.
