PASURUAN, arusindo.id – Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, H. Samsul Hidayat, mendorong percepatan penataan Pasar Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, pascakebakaran.
Tujuannya agar pedagang segera kembali beraktivitas setelah kebakaran menghanguskan ratusan kios pada 26 September 2026.
DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengupayakan penanganan, termasuk dukungan anggaran dan keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial.
Pembersihan puing dimulai
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan membersihkan puing sisa kebakaran pada Selasa (13/10/2026).
DLH mengerahkan enam truk pengangkut sampah dan satu alat berat jenis bego loader untuk mempercepat pengangkutan material.
Pengurus paguyuban pasar, Supaat, menyebut pihaknya menggandeng DLH agar pembersihan segera tuntas.
“Targetnya, hari ini seluruh puing sisa kebakaran sudah terangkut, sehingga aktivitas pasar bisa dimulai kembali,” ujar Supaat.
DPRD mengawal penanganan
Samsul Hidayat meninjau langsung proses pembersihan. Ia menyatakan penanganan pasar akan ditindaklanjuti bersama organisasi perangkat daerah terkait.
Langkah ini merupakan lanjutan pertemuan yang dipimpin Bupati Pasuruan bersama kepala desa, sekretaris desa, pengelola pasar, dan perwakilan masyarakat.
“Penanganan Pasar Kepulungan akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan dinas-dinas terkait,” kata Samsul.
“Harapannya, penataan bisa direalisasikan tahun ini karena kajian yang ada sudah menunjukkan kelayakan.”
Anggaran dan lapak masih dikaji
Untuk tahap awal, salah satu opsi yang dikaji adalah pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Anggaran itu diharapkan mendukung perbaikan fisik dasar pasar, termasuk penyediaan lapak dan atap bagi pedagang terdampak.
Penataan juga disertai pendataan dan pemetaan kondisi lapak. Hasilnya menentukan bagian yang layak dipakai, perlu diperbaiki, atau harus dibangun kembali.
Dorongan CSR perusahaan
Selain anggaran pemerintah daerah, DPRD bersama Pemkab Pasuruan mendorong perusahaan di sekitar pasar ikut berkontribusi melalui program CSR, termasuk TJSL.
Koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapprida) juga dilakukan. Koordinasi itu terutama untuk menyusun mekanisme pendataan kebutuhan melalui dashboard TJSL.
“Perusahaan-perusahaan di sekitar pasar diharapkan ikut berkontribusi melalui dana CSR atau TJSL, sehingga penataan Pasar Kepulungan bisa berjalan lebih optimal,” ujar Samsul.
Pedagang menunggu kepastian
“Kami tidak ingin penanganan Pasar Kepulungan berhenti hanya pada pembersihan puing-puing,” tegas Samsul Hidayat.
“Harus ada langkah konkret untuk mempercepat penataan agar para pedagang bisa kembali berjualan dan roda ekonomi masyarakat segera pulih.”
DPRD akan terus mendorong koordinasi dengan Pemkab Pasuruan dan OPD terkait agar skema anggaran dan penyediaan lapak segera dipastikan.
“Prinsipnya, kami mendorong agar penataan ini tidak berlarut-larut,” kata Samsul.
“Semua harus dihitung dan direncanakan dengan baik, termasuk peluang dukungan CSR dan TJSL perusahaan.
Yang terpenting, pedagang terdampak mendapatkan kepastian mengenai langkah pemulihan pasar,” imbuhnya.
Samsul menegaskan DPRD bersama dinas terkait akan mengawal perencanaan dan penggunaan anggaran agar sesuai ketentuan.
Percepatan penataan Pasar Kepulungan diharapkan menjadi titik awal pemulihan ekonomi pedagang yang kehilangan tempat usaha akibat kebakaran.
