PASURUAN, arusindo.id – Di dunia pelayanan publik, kritik sering kali dianggap seperti bunyi alarm: mengganggu, keras, dan membuat tidak nyaman. Namun di RSUD Bangil, kritik justru diajak duduk satu meja.
Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar pada Selasa (6/5/2026), rumah sakit milik pemerintah daerah itu mencoba membuka ruang dialog antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat.
Hadir dalam forum tersebut perwakilan Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, kepala puskesmas, rumah sakit mitra, tokoh masyarakat, hingga civitas hospitalia RSUD Bangil.
Forum tahunan itu bukan sekadar agenda formal yang dipenuhi sambutan dan dokumentasi seremonial.
Setidaknya, ada satu pesan yang cukup kuat disampaikan dalam pertemuan tersebut: pelayanan kesehatan tidak boleh anti terhadap evaluasi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Abdul Karim, menegaskan bahwa rumah sakit pemerintah harus terbuka terhadap kritik selama bertujuan membangun pelayanan yang lebih baik.
“Kalau kritik itu sifatnya membangun demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat, tentu harus diterima dengan baik. Rumah sakit jangan alergi terhadap masukan,” ujarnya.
Pernyataan itu terdengar sederhana. Namun dalam praktik pelayanan publik, menerima kritik kadang lebih sulit daripada memasang baliho pencitraan.
Di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat dan manusiawi, rumah sakit kini bukan hanya dinilai dari gedung megah atau alat medis modern. Sikap terbuka terhadap keluhan dan evaluasi juga menjadi ukuran penting kepercayaan publik.
FKP yang digelar RSUD Bangil menjadi ruang bagi berbagai pihak untuk menyampaikan masukan secara langsung. Mulai dari kualitas pelayanan, kenyamanan pasien, hingga kebutuhan pengembangan fasilitas kesehatan.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Zakaria, mengapresiasi sejumlah perkembangan yang telah dilakukan RSUD Bangil dalam beberapa tahun terakhir.
“Perkembangannya cukup baik. Tinggal bagaimana pelayanan ini terus ditingkatkan dan dipertahankan agar masyarakat benar-benar merasa nyaman dan terlayani,” katanya.
Ia menilai forum seperti ini penting untuk menjaga pelayanan kesehatan tetap berjalan secara transparan dan akuntabel. Sebab rumah sakit, terutama milik pemerintah, pada akhirnya bukan hanya tempat berobat, tetapi juga wajah pelayanan negara kepada masyarakat.
Dalam forum tersebut, berbagai program unggulan dan pengembangan layanan RSUD Bangil turut diperkenalkan. Penguatan tenaga medis, penambahan dokter spesialis, hingga pengembangan fasilitas kesehatan menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan.
Namun di balik berbagai inovasi itu, masyarakat sesungguhnya memiliki harapan yang sederhana: datang berobat tanpa dipersulit, mendapat penanganan tanpa merasa diabaikan, dan pulang dengan rasa bahwa pelayanan kesehatan memang hadir untuk melayani.
“Selain menjadi wadah penyampaian aspirasi, forum ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara rumah sakit, pemerintah daerah, dan masyarakat,” imbuh Zakaria.
Di tengah dinamika pelayanan publik yang sering menjadi sorotan, Forum Konsultasi Publik di RSUD Bangil setidaknya memberi pesan bahwa membangun layanan kesehatan tidak cukup hanya dengan gedung dan alat medis. Kadang, yang paling dibutuhkan justru kesediaan untuk mendengar.
Sebab rumah sakit yang baik bukan hanya yang mampu mengobati penyakit, tetapi juga yang mau memperbaiki diri ketika menerima kritik.
Penulis : IZZ
About the Author
