BANGKALAN, arusindo.id – Aksi demonstrasi yang dipimpin Ketua DPP Fast Respon Indonesia Center (FRIC) Surabaya mendapat dukungan dari sejumlah wartawan dan aktivis LSM.
Massa turun ke jalan untuk menyuarakan keberatan atas pernyataan Ketua PGRI Kabupaten Bangkalan, Munif, yang dinilai merendahkan profesi wartawan dan lembaga swadaya masyarakat, Jumat (29/5/2026).
Polemik bermula ketika Munif menanggapi laporan sejumlah kepala sekolah yang mengaku merasa resah dengan kedatangan pihak-pihak tertentu ke lingkungan sekolah.
Dalam keterangannya, Munif melontarkan pernyataan yang kemudian memicu reaksi luas.
“Wartawan dan LSM itu adalah penyakit,” ujar Munif.
Pernyataan tersebut memancing gelombang kritik dari berbagai kalangan.
Wartawan dan aktivis LSM yang hadir dalam aksi menilai ucapan itu telah mencederai marwah profesi yang selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik dan pelayanan masyarakat.
Di tengah aksi demonstrasi, Munif menemui massa dan mengajak perwakilan FRIC untuk berdialog. Ia berupaya mencari jalan keluar agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
Dalam forum itu, Munif beberapa kali menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya.
Sebagian peserta aksi mengaku belum dapat menerima permintaan maaf tersebut karena menilai ucapan yang telah disampaikan di ruang publik telah melukai profesi wartawan dan LSM secara umum.
Massa kemudian mendesak Munif menjelaskan siapa pihak yang dimaksud dalam pernyataannya. Setelah mendapat sejumlah pertanyaan, Munif akhirnya menyebut beberapa nama.
“Yang sering turun ke sekolah-sekolah ialah Hf, E, dan Ag,” jelasnya.
Pernyataan tersebut kembali memicu respons dari peserta aksi. Ketua LSM FAAM DPC Kabupaten Bangkalan, Tommy, meminta Munif menunjukkan bukti atas tudingan yang disampaikan kepada wartawan dan LSM.
“Kami sangat sakit hati. Sebagai bagian dari kontrol sosial, kami merasa direndahkan dengan pernyataan tersebut. Kami meminta Pak Munif menunjukkan dan membuktikan siapa yang dimaksud sebagai penyakit itu,” tegas Tommy.
Menurut peserta aksi, hingga forum berlangsung, Munif belum menunjukkan bukti yang dapat mendukung pernyataannya.
Bahkan, memilih kembali menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan LSM yang merasa tersinggung.
Tommy pun meminta agar setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan membuat pernyataan tanpa dasar yang jelas. Jika tidak bisa dibuktikan dalam forum ini, tentu publik berhak mempertanyakan kapasitas dan tanggung jawab seorang pemimpin organisasi,” ujarnya.
Aksi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat dan diwarnai dialog antara kedua belah pihak.
Sejumlah peserta berharap polemik ini dapat diselesaikan melalui klarifikasi yang terbuka dan disertai bukti yang jelas, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berlarut-larut di tengah masyarakat.
About the Author
